• Jam Buka Toko: 10.00 s.d. 20.00 WIB
  • Status Order
  • SMS/WA: 08562168097
  • Line : @mediabelajarsiswa
  • info@mediabelajarsiswa.com
Terpopuler:

Pemerintah Batalkan Rencana USBN SD 8 Pelajaran

14 January 2018 - Kategori Blog

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) membatalkan rencana mengujikan delapan mata pelajaran pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD).

Kendati demikian, sama dengan tahun ajaran 2016-2017, pemerintah tetap akan menyelenggarakan Ujian Sekolah (US) dengan mengujikan tiga mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, IPA dan Matematika pada tahun ajaran 2017-2018.

Kepala BSNP Bambang Suryadi mengatakan, tiga mata pelajaran tersebut sebagai fondasi yang harus dikuasai murid SD. Menurut dia, pembatalan tersebut juga mempertimbangkan hasil pembahasan pembahasan internal bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Pembahasan internal memutuskan USBN SD/MI tetap tiga mata pelajaran,” kata Bambang via pesan elektronik di Jakarta, Senin, 8 Januari 2018.

Ia menjelaskan, pemerintah juga mempertimbangkan kesiapan guru yang bertugas untuk menyusun 75 persen soal USBN. Menurut dia, kemampuan para guru dalam menyusun soal untuk lima mata pelajaran yang lain, yakni IPS, Agama, PKN, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, perlu persiapan matang.

“(hanya) IPA, Bahasa Indonesia, Matematika,” katanya.

Respon Negatif
Rencana menerapkan delapan mata pelajaran pada USBN SD memang mendapat respons negatif dari sejumlah pengamat dan asosiasi guru. Pengamat Pendidikan Itje Chodidjah menilai, menambah mata pelajaran pada USBN SD bertentangan dengan esensi dari implementasi program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Menurut dia, para guru tidak akan bisa fokus pada bagaimana cara menggali dan membimbing potensi nonakademik anak didik agar tumbuh menjadi individu berkarakter. Guru akan lebih mengeksplorasi aspek kognisi siswa daripada menumbuhkan rasa saling menghargai dan budi pekerti.

Ia menegaskan, jika dipaksakan diterapkan, USBN SD akan menimbulkan lebih banyak dampak negatif daripada manfaat bagi perkembangan murid. Menurut dia, penambahan mata pelajaran juga sangat membebani guru.

Pasalnya, pemerintah belum mampu mewujudkan standar minimal kualitas sekolah secara merata di seluruh Indonesia.

“Akan negatif karena dari aspek usia, anak-anak SD ini dalam usia perkembangan dimana sedang subur untuk menanamkan perilaku, karakter dan budi pekerti. Nah, kalau dalam usia itu anak luput dikembangkan moral dan perilakunya, Indonesia akan mengalami defisit. Dalam arti defisit perkembangan mental anak-anak. Ketika tidak optimal, nanti kerepotan lagi di SMP. Karena kejar-kejaran dengan knowledge, akhirnya aspek perilakunya keteteran. Itu baru dari aspek psikologis yang sangat vital,” ujar Itje.

Rancu
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menilai rancu kebijakan USBN SD. Pasalnya, Kemendikbud pernah mewacanakan untuk menghapus Ujian Nasional (UN) meskipun akhirnya juga dibatalkan oleh Presiden.

“Terlepas hanya menyelipkan 25 persen soal, bedanya apa dengan UN? Rancu ini semua. Ini dampak dari pemerintah yang tidak punya cetak biru pendidikan nasional,” kata Indra.

Ia menegaskan, USBN juga bertentangan dengan ruh dari Kurikulum 2013 yang melandasi munculnya PPK. Menurut dia, ujian untuk jenjang sekolah dasar dan menengah sudah tidak relevan dengan dunia pendidikan global.

“Saya termasuk yang tidak sepakat dengan cara-cara ujian untuk menilai kemampuan siswa. Siswa itu seharusnya dididik untuk mempelajari hal baru, begitu seterusnya,” katanya. (PR, 8/1/18)

, , ,

 
Chat via Whatsapp